KORELASI OPINI AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DI INDONESIA
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi di indonesia periode 2016-2018. Sampel penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki data yang lengkap, berupa data laporan keuangan pemerintah daerahnya telah memperoleh opini audit dari BPK RI dan LPPD nya telah di evaluasi oleh Kemendagri yaitu sebanyak 33 provinsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana pendapatan asli daerah provinsi dari Ditjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil opini audit atas LKPD provinsi oleh BPK RI, dan hasil EKPPD provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif selama beberapa tahun untuk melihat tren yang terjadi dan untuk melihat hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian ini adalah: 1) Hasil evaluasi Opini Audit atas LKPD Provinsi selama tiga tahun tersebut memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian. 2) Jumlah provinsi yang memperoleh opini WTP meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 31 provinsi menjadi 33 provinsi pada tahun 2017, namun tahun 2018 turun menjadi 32 provinsi. 3) Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian besar sudah mencapai kategori tinggi yaitu berada diatas 2 (dua). 4) Hasil EKPPD Pemerintah provinsi menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, dan meningkat kembali di tahun 2018. 5) Tidak ada korelasi antara variabel Opini Audit BPK atas LKPD dengan variabel hasil EKPPD provinsi di Indonesia.
References
Agung, Gusti, Rai. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus. Penerbit: Salemba Empat.
Andani, M., & Respati, N. W. (2019). The Effects Of The Characteristics Of Local Goverments and Audit Opinions On The Performeance Of Provincial Goverments In Indonesia. Jurnal Akuntansi, 9(1), 111–130.
Anthon,S. 2006. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta
Anwar Sanusi, 2011, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Artha, R. D., Basuki, P., & MT, A. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). InFestasi, 11(2), 214. https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133
Darmi, T. 2018. Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 22(1), 1. https://doi.org/10.22146/jkap.24870
Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. IVENTORY : Jurnal Akuntansi, 4(2), 104–117.
Dwiputrianti, S. 2008. Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.V, No. 4. pp. 12- 30.
Heriningsih, Sucahyo and Marita, Marita (2013) Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa).Buletin Ekonomi, 11(1), 1–86.
Heriningsih, S. 2015 : Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 11-19.
Husni, M., Riyanthi I.(2021). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Vol. 12. P.220-223
Ihyaul U., 2005. Akuntansi Sektor Publik, Universitas Muhammadiyah Malang : Malang
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Rekomendasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Khairudin, 2013. Does Financial Performance Of Local Government Influence On The Audit Agency Opinion? J. Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Hal. 33 – 54. Universitas Bandar Lampung
Kusuma, M.P., Lulus. K. (2011). Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Vol. 20. P. 1-13
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardianis, Afrizal, Enggar D.P.A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi.
Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi. Miranti, Laras..
Masdiantini, P. R., & Erawati, N. made A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi, 14(2), 1150–1182.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangn Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 tentang Pelaporan Keuangan Undang-Undang Dasar Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal UUD 1945. Pasal 18 UUD ayat (1) dan (2)
Rasul, Syahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
Rosjidi, 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standard dan Metode, Aksara Satu: Surabaya.
Sedyaningsih, P., Achmad Z. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. J. Materials Science and Engineering A. Vol. 27. P. 1-14.
Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis, 4(2), 179–184. https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8108
Soehartono, Irawan. 2004. Metode Penelitian Sosial. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 15(2), 1453–1481.
Susanti, D., Amir, H. A., & Tiswiyanti, W. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(4), 11–20.
Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 12. 2008. UU. Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahUndang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
www.bpk.go.idwww.djpk.depkeu.go.id.
www. Otda.kemendagri.go.id
Yuliandriansyah. 2009. Otonomi Daerah dan Investasi. Artikel Online. http://yuliandri ansyah.staff.uii.ac.id/2009 /02/02/otonomi-daerah-dan-investasi/, diakses tanggal 21 Januari 2011
| Keywords | : |
Keywords:
BPK, EKPPD, LKPD, Opini Audit, Pemerintah Daerah
|
| Galleys | : | |
| Published | : |
2023-12-30
|
| How to Cite | : |
Putra, W. E., & Wendry, W. S. (2023). KORELASI OPINI AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DI INDONESIA. Jurnal Bisnis Digital J-BisDig, 1(2), 146–159. https://doi.org/10.52060/j-bisdig.v1i2.1724
|
| Issue | : |
.png)
